Jangan Pakai Menteri yang Suka Beriklan

"Ini juga sebagai akibat dari pemaksaan satu partai politik untuk memasukan kadernya di kabinet, sementara kadernya yang bersangkutan tidak paham dengan jabatannya di pemerintahan," ungkap Andrinof Chaniago yang juga Ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia itu.

Ke depan, lanjutnya, presiden terpilih tidak perlu basa-basi lagi terhadap prilaku orang parpol yang suka beriklan saat mereka jadi menteri. Sesuai dengan legitimasi yang dimiliki, presiden terpilih punya hak untuk menetapkan kreteria calon menteri yang diinginkannya dan secara transparan membagi komposisi kabinet misalnya, 20 persen untuk murni profesional, 45 persen untuk partai pemilik calon presiden dan 35 persen jatah partai koalisi (pendukung).

Selain itu, Andrinof juga meminta agar presiden terpilih tidak lagi mengulang kebiasaan jeleknya berupa penunjukkan para menteri beberapa jam sebelum kabinet di lantik. "Sekalipun itu sulit untuk kita harapkan dari sosok SBY dalam mengambil keputusan yang sangat tergantung dengan opini publik, tapi sebagai presiden terpilih beliau harus berani melakukannya," ujar Andrinof.

Idealnya, lanjut dia, saat kampanye legislatif para kandidat presiden sudah menyampaikan bentuk dan struktur serta program kerja kabinet yang akan dia bentuk. Kalau tidak kampanye tetap akan jadi daftar mimpi-mimpi, sebab inkonsistensi itu dimulai saat membentuk kabinet dimana orang-orang yang mengisi kabinet ternyata tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan.(fas/JPNN)