Jangan Paksakan Sekolah Lima Hari karena Cari Muka ke Pusat
jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad meminta kepala daerah maupun dinas pendidikan tidak memaksakan kebijakan sekolah lima hari.
Delapan jam belajar di sekolah per hari hanya bisa dilaksanakan untuk sekolah yang sudah siap infrastrukturnya. Sedangkan yang belum siap tidak boleh dipaksakan.
"Kepala daerah maupun kadis jangan karena ingin cari muka ke pusat lantas memaksakan sekolah lima hari. Ini tidak boleh dipaksakan tapi harus siap dulu baru bisa jalan," kata Hamid di Kantor Kemendikbud, Rabu (14/6).
Menurut Hamid, pihaknya akan mengawasi pelaksanaan sekolah lima hari. Jangan sampai ada kadis memaksakan sekolah.
Bila ada sekolah yang dipaksakan, Hamid meminta untuk melaporkan pengaduannya kepada Kemendikbud.
Salah satu pertimbangan yang dilakukan Dinas adalah kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi. Jika belum memadai silakam melakukan enam hari sekolah.
"Ini programnya dilakukan secara bertahap. Namun mulai Juli sudah berlaku. Yang menilai kesiapan ini adalah kadis provinsi, kabupaten, kota," terangnya. (esy/jpnn)
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad meminta kepala daerah maupun dinas pendidikan tidak memaksakan kebijakan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi
- Ini Alasan PAN Setuju Usul Presiden Kada Kembali Dipilih DPRD
- PAN Sambut Positif Usul Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Prabowo: Kepala Daerah yang Menang Saja Lesu, Apalagi Kalah
- Mendagri Sebut Elen Setiadi jadi Pj Gubernur Terbaik Kedua se-Indonesia