Jangan Politisasi Demo Buruh
Kamis, 04 Oktober 2012 – 06:18 WIB
Menurut Ghozali, persoalan upah murah buruh sebetulnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemda-pemda. Akibat banyak Pemda yang belum mendukung kebijakan Menakertrans, akhirnya masih banyak upah buruh yang di bawah kebutuhan untuk hidup layak, apalagi hidup sejahtera. “Karena itu, kebijakan Menakertrans perlu segera direspon oleh Pemda-Pemda,” tegasnya.
Ia menyatakan, Gemasaba-PKB sangat mendukung kenaikan upah buruh agar di Indonesia tidak ada lagi buruh yang mendapat upah murah. Selain itu, Gemasaba-PKB mendorong supaya dunia usaha menaikan upah buruh.
“Ini bisa terjadi jika ada penurunan biaya produksi, penekanan ekonomi biaya tinggi (high cost economy), perbaikan infrastruktur, terwujudnya biaya transportasi yang murah dan nyaman, hilangnya pungli-pungli serta biaya lain yang tidak perlu. Terpenting lagi, stop politisasi buruh,” pungkas Ghozali. (boy/jpnn)
JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPN Gemasaba) sebagai organ taktis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan