Jangan Politisasi KJS

JAKARTA - Mundurnya beberapa rumah sakit dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) menjadikan masalah ini menjadi liar. Bahkan opininya sudah menggelinding  ke arah politisasi setelah 27 orang anggota DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasinya terkait program yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu ini.

Pernyataan ini disampaikan Rommy, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Provinsi DKI Jakarta menyikapi kisruh KJS akhir-akhir ini. Kata dia, meskipun interpelasi itu hak parlemen, tapi penggunaannya dalam soal KJS jelas sumir, terburu-buru, mengada-ada, dan tidak perlu. Lagipula, masalah KJS ini kan bukan kategori kejadian luar biasa (KLB) KLB seperti dalam penanganan bencana.

Sejak pertama kali diluncurkan, sejumlah masalah memang terjadi terutama soal kesiapan rumah sakit yang terlibat program maupun mekanisme dan platform pembiayaannya.  “Bahwa program itu masih bersoal dan belum sempurna, itu betul. Wajarlah, namanya juga program baru, masih seumur jagung. Namun, soal teknis nggak harus ditanggapi secara politis, perbaiki saja teknisnya”, kata  Rommy dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (1/6).

Dibandingkan dengan apa yang dialamatkan DPRD mengenai beberapa hal yang memicu kekisruhan, Program KJS ini lebih besar manfaatnya. Terbukti, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini mencapai 80 persen. Jadi, menurut Rommy, wajar saja kalau ada yang mau mengembangkan masalah ini secara politis.