Jangan Politisasi PNPM

JAKARTA—Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat menegaskan tidak boleh ada politisasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena program tersebut untuk kepentingan masyarakat. "Tidak boleh dipolitisasi dan tidak ada kepentingan politik kecuali hanya untuk kepentingan masyarakat," katanya di Jakarta, Rabu, di sela-sela Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010.

Ia mengatakan PNPM Mandiri seharusnya tidak dipakai untuk alat kepentingan politik."Seluruh program-program untuk rakyat, tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, selain untuk memberantas kemiskinan," katanya.Menurut Sujana, pihaknya menemukan sejumlah kondisi di daerah di mana ada beberapa kader partai politik yang ingin menjadi fasilitator PNPM Mandiri.

Penyelewenangan biasanya terjadi karena adanya fasilitator.’’ Banyak kepala daerah, organisasi daerah dan partai politik yang menjadi fasilitator. Karena PNPM ini kan memang diserahkan kepada daerah untuk diurus mandiri. Ternyata ada jumlah mencapai Rp 100 miliar yang disalahgunakan fasilitator ini. Biasanya diselewengkan dengan diarahkan pada kegiatan yang tidak seharusnya,’’ tegas Sudjana

Karena itulah, untuk anggaran PNPM 2010 sebesar Rp 11 triliun lebih, Sudjana kembali mengingatkan, bahwa PNPM adalah program kerakyatan dan bukan program untuk partai politik atau kepentingan pribadi.’’Sejak awal digulirkan, banyak partai politik yang ingin kerjasama melalui PNPM. Kita tegaskan kembali dan intruksi Presiden sudah jelas, bahwa program ini tidak boleh terkait dengan kepentingan apapun selain program untuk kerakyatan secara mandiri,’’ tegasnya.