Jangan Remehkan Jebakan Utang Luar Negeri
"Kekhawatiran terbesarnya adalah, China dapat merebut aset Filipina jika tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut," terang Kusfiardi.
Dalam skala yang lebih luas, pemerintah Pakistan, Nepal dan Myanmar juga melakukan pembatalan kontrak proyek infrastruktur dengan China. Merujuk pada Standard & Poor’s, proyek-proyek infrastruktur di bawah kebijakan Belt and Road Beijing itu, adalah utang konsesi jangka panjang. Konsesi utang itu akan memberikan hak kepada perusahaan China untuk mengoperasikan fasilitas itu selama 20-30 tahun. Bahkan Direktur IMF Christine Lagarde mengemukakan kekhawatiran akan masalah utang ini dan meminta agar ada transparansi yang lebih besar.
"Lagarde juga mengatakan, utang bukan sesuatu yang gratis. Utang ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh semua pihak. Bentuk yang harus dibayar itu bisa sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional sebagai bangsa yang berdaulat," jelas Kusfiardi. (dil/jpnn)
Pemerintah Indonesia, melalui Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing April 2019
Redaktur & Reporter : Adil
- Eksaminasi Putusan PTUN, IKADIN Soroti Peran Kekuasan Kehakiman
- Catatan Ketua MPR: Pangan dan Bijak Berutang, Membarui Prioritas di Tengah Ketidakpastian
- Hasto TPN Singgung Perbedaan Kebijakan Ganjar dan Prabowo di Sektor Pertahanan
- Pernyataan Timnas AMIN soal Utang Luar Negeri untuk Belanja Alat Perang
- Rasio Utang Indonesia 38 Persen, Ekonom Sebut Masih Aman, Alasannya?
- Cak Imin Nilai Indonesia Masih Mengharapkan Utang Luar Negeri