Jangan Salah Pilih Capres agar Cita-cita Reformasi Tidak Terancam Hilang
“Prinsip-prinsip Pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,” tegas Petrus.
Kesadaran Masyarakat
Dalam kesempatan terpisah, Pakar politik Profesor Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia.
“Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan ingin menginjak konstitusi, tetapi ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan, tetapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas. Artinya rakus," ujar Profesor Ikrar di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan berpolitik itu harus ada etika.
“Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik,” ujar Ikrar.
Ikrar mengingatkan harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia ‘memiliki niat baik’.
Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Presiden Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini.
Koordinator TPDI Petrus Selestinus menambahkan jika salah memilih pasangan capres dan cawapres maka cita-cita reformasi terancam hilang.
- Ada Usul Polri di Bawah Kemendagri, Hendardi Singgung Amanat Reformasi
- Tolak Polri di Bawah Kementerian, Eks Ketum IMM Ingatkan PDIP soal Sejarah Reformasi
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini
- Anies Baswedan Pastikan Hadiri Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden Besok