Jangan Sampai Ada Militerisasi di Jabatan Sipil

jpnn.com, JAKARTA - Wacana penembatan perwira tinggi dan perwira menengah TNI di jabatan sipil yang ada di kementerian, mendapat tanggapan banyak kalangan. Langkah tersebut untuk mengatasi masalah surplus perwira tinggi dan perwira menengah TNI.
Pengamat militer Mufti Makarim menyampaikan, sejauh ini dia tidak melihat ada tanda-tanda TNI ingin mengembalikan dwifungsi tentara. ”Lebih pada menyelesaikan persoalan surplus perwira tentara,” ujarnya.
Masalah itu memang nyata adanya. ”Hari ini real bahwa ada masalah surplus perwira yang harus diselesaikan,” imbuhnya.
Namun demikian, Mufti memberi penekanan supaya langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah itu tidak merusak. ”Baik (merusak) TNI maupun administrasi masyarakat sipilnya,” jelasnya.
BACA JUGA: Guru Besar UI Nilai Puisi Neno Warisman Bisa Bikin Umat Islam Tersinggung
Dia pun meyampaikan, TNI punya undang-undang yang mamagari mereka. Demikian pula pengisi jabatan sipil.
Jangan sampai aturan yang ada kemudian didobrak. Sehingga memunculkan masalah lain. Dalam kondisi saat ini, Mufti menyebutkan pemerintah harus mencari jalan yang memberikan win-win solution.
BACA JUGA: Apa Neno Warisman Merasa cuma Kelompoknya yang Beribadah?
Harus segera dicarikan solusi masalah surplus perwira tinggi TNI yang tidak punya jabatan.
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Kasum TNI Pimpin Sertijab Pejabat Strategis TNI Termasuk Danjen Akademi TNI
- TNI Bakal Bentuk Kodam Baru di Riau, Mayjen Rio Singgung Arahan Prabowo
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan
- Asabri Beri Perlindungan Tanpa Batas Untuk Para Patriot Bangsa
- Tingkat Kepuasan Layanan ASABRI Capai 96 Persen