Jangan Sampai Anggaran di APBD Tak Jelas Penggunaannya

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat menjadi perhatian Partai Golkar saat ini.

Hal ini ditegaskan partai berlambang pohon beringin itu dalam acara Workshop Nasional Anggota Legislatif Partai Golkar se-Indonesia dengan tema "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat" di Jakarta, Sabtu (2/12).

Hadir dalam kegiatan itu Syarifudin, Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI.

"Dalam perencanaan penyusunan APBD harus memperhatikan implementasi PP No. 18 tahun 2017. Juga harus mengantisipasi keterlampatan penyusunan. Perencanaan juga harus fokus dan perlu kerjasama", ujar Syarifudin dalam diskusi tersebut.

Syafruddin mengingatkan bahwa APBD sepenuhnya untuk pembiayaan Pemda.

Dia meminta anggota DPRD mengawal pembahasan bersama Pemda. DPRD harus mampu menjadi mitra kritis terhadap rencana pembangunan yang disusun eksekutif.

"APBD itu untuk pembiayaan pemerintah daerah. Ketika penyusunan, kepala daerah dan DPRD adalah mitra sejajar pembahasan anggaran", kata Syafruddin.

Dalam hal pengelolaan keuangan, kata Syarifudin, pentingnya perencanaan anggaran yang matang sehingga dalam implementasinya anggaran tersebut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.