Jangan Sampai Data Penduduk Didagangkan, Bantuan Tidak Diterima Pula
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai komitmen Presiden Joko Widodo dalam penyaluran bantuan sosial masa pandemi virus Corona (COVID-19), sangat baik.
Meski demikian, penyaluran bansos di tingkat bawah diakui terkesan kurang berjalan dengan baik. Penyebabnya, beberapa oknum aparat di tingkat bawah kemungkinan ada yang nakal.
"Jadi, aparat di bawah perlu dilakukan pengawasan saat pembagian. Jangan sampai mendagangkan data penduduk, sementara bantuannya tidak diterima," ujar Ramses kepada jpnn.com, Rabu (27/5).
Menurut direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini, pengawasan berlapis perlu dilakukan dalam penyaluran bansos, agar benar-benar tepat sasaran.
"Ini yang harus dikawal ketat, perlu adanya pengawasan secara berlapis," ucapnya.
Dosen di Universitas Dian Nusantara ini juga menyoroti semakin banyak warga akhir-akhir ini beraktivitas di luar rumah. Ramses memprediksi hal itu dapat saja disebabkan sejumlah kebijakan pemerintah yang terkesan kurang tegas.
"Iya, bisa jadi demikian. Perlawanan masyarakat juga bisa saja karena kebijakannya (pemerintah) kurang mengurungkan niat rakyat untuk mudik. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup di kota semakin menipis," pungkas Ramses.(gir/jpnn)
Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai komitmen Presiden Joko Widodo dalam penyaluran bantuan sosial masa pandemi virus Corona (COVID-19), sangat baik.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- Jika Terpilih jadi Gubernur, Ridwan Kamil Janjikan Warga Dapat Bansos Double
- Mensos Gus Ipul Pastikan Bantuan Sosial Pengungsi Lewotobi Mencukupi
- Kunjungi Semarang, Mensos Gus Ipul Sampaikan Pesan Presiden Prabowo Terkait Data Bansos
- Marak Bagi-Bagi Bansos Jelang Pilgub Kalteng 2024, Pengamat Ingatkan Soal Ini, Tegas!
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya