Jangan Sampai Honorer Bodong Diangkat jadi CPNS
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umun Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menyatakan siap mengerahkan anggotanya dari pusat sampai kecamatan untuk mengawal data mana honorer asli dan yang bodong.
Hal ini untuk menjegal masuknya nama-nama honorer illegal, ketika nantinya diusulkan diangkat menjadi CPNS.
"Kami sudah memiliki database dan terus update. Yang masuk database adalah honorer K2 yang sudah pernah ikut tes pada 2013, diperkuat dengan nomor peserta dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah," beber Titi kepada JPNN, Rabu (17/1).
Titi optimistis sebagian besar kepala daerah mendukung pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
Walaupun begitu, masing-masing koordinator wilayah tetap mengawal jangan sampai kepala daerah memasukkan nama honorer bodong.
"Kalau mau transparan, pemerintah harus membeberkan datanya ke publik untuk diuji. Jadi nggak seperti tahun 2013/2014 yang diumumkan hanya honorer K2 yang lulus tapi nilainya tidak ada. Ujung-ujungnya kan banyak yang bodong," tegasnya.
Dalam audiensi FHK2I dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, seluruh honorer K2 diminta mengawal data. Ini untuk mencegah ada pengangkatan honorer lanjutan lagi selain K2. (esy/jpnn)
Pengawasan agar data honorer K2 akurat penting dilakukan untuk mencegah honorer bodong ikut diusulkan diangkat jadi CPNS.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Diperpanjang, Honorer Bakal Diangkat Bertahap, Tinggal Dibuatkan SK Saja
- Honorer R3 Tendik Minta Usulan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, Dimohon
- Honorer Sowan ke Istana, Ada Jalan Terang untuk R2 & TMS PPPK Tahap 1
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- 1,7 Juta Honorer Database BKN Dipastikan Dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, Masih Berlaku?