Jangan Sampai KPK tak Patuh Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angekt Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Pansus Angket DPR Dossy Iskandar tidak mempersoalkan jika KPK tidak mau datang memenuhi panggilan.
"Silakan saja tidak datang," kata politikus Partai Hanura itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
Hanya saja Dossy mengingatkan bahwa angket merupakan norma institusi yang dilahirkan dari sistem negara yakni Pancasila. Karenanya jika KPK tak patuh panggilan DPR, maka lembaga antikorupsi itu sama saja inkonstitusional.
"Angket itu konstitusi, kalau tidak datang ya tidak taat konstitusi," ujar anggota Komisi III DPR ini
Dia menjelaskan, KPK merupakan lembaga negara yang bisa diawasi DPR.
Menurut Dossy, Pansus Angket DPR merupakan salah satu upaya pengawasan. Bukan untuk mengintervensi KPK. Dia menegaskan, DPR tidak akan masuk ke dalam proses hukum kasus korupsi yang ditangani KPK.
“Tapi, seluruh perangkat kenegaraan tidak ada yang tidak bisa diawasi," katanya.(boy/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angekt Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Redaktur & Reporter : Boy
- Rosan Ditunjuk Jadi CEO BPI Danantara, Berapa Kekayaannya?
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Usut Kasus Kredit PT BPR Bank Jepara Artha, KPK Periksa Sejumlah Saksi
- KPK Periksa Anggota DPRD hingga Kepala Sekolah di Bengkulu
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu