Jangan Sampai KPK tak Patuh Konstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angekt Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Pansus Angket DPR Dossy Iskandar tidak mempersoalkan jika KPK tidak mau datang memenuhi panggilan.
"Silakan saja tidak datang," kata politikus Partai Hanura itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
Hanya saja Dossy mengingatkan bahwa angket merupakan norma institusi yang dilahirkan dari sistem negara yakni Pancasila. Karenanya jika KPK tak patuh panggilan DPR, maka lembaga antikorupsi itu sama saja inkonstitusional.
"Angket itu konstitusi, kalau tidak datang ya tidak taat konstitusi," ujar anggota Komisi III DPR ini
Dia menjelaskan, KPK merupakan lembaga negara yang bisa diawasi DPR.
Menurut Dossy, Pansus Angket DPR merupakan salah satu upaya pengawasan. Bukan untuk mengintervensi KPK. Dia menegaskan, DPR tidak akan masuk ke dalam proses hukum kasus korupsi yang ditangani KPK.
“Tapi, seluruh perangkat kenegaraan tidak ada yang tidak bisa diawasi," katanya.(boy/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angekt Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Redaktur & Reporter : Boy
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Wamenko Otto Hasibuan Sebut UU Tipikor Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Sejumlah eks Anggota DPRD
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!