Jangan Sampai Wibawa BPIP Hancur

"Bukan bekerja atas dasar gaji," kata dia. Para tokoh tersebut menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Tugas mereka tidak diukur dengan gaji.

BACA JUGA: Gaji BPIP Disorot, Ini Saran Alaska untuk Bu Mega dkk

Anggota DPR RI itu menyatakan, walaupun tugas dewan pengarah sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila.Sebagai lembaga baru harus ditata dari titik nol. "Bu Mega dan tokoh-tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi," ungkapnya.

Sampai saat ini, tutur Basarah, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Mega dan pimpinan lainnya tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka dan tidak pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka. "Apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," urainya.

Dia menyatakan, penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP tidak mungkin diputuskan tanpa dasar dan ketentuan perundang-undangan. Keputusan pemerintah mengenai hak-hak keuangan pejabat atau penyelenggara negara harus melalui rapat-rapat antar kementerian terkait serta melalui persetujuan menteri keuangan.

Basarah menjelaskan, agar berita tentang gaji pimpinan BPIP tidak bias, dia meminta Mensesneg, Menteri PAN/RB, dan Menteri Keuangan agar segera memberikan penjelasan kepada publik secara obyektif dan proporsional.

"Penjelasan para menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila," terangnya. (far/lum/tyo)