Jangan Sembarangan Beri Kursi Menteri ke Pendatang Baru
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak sembarangan memberikan kursi kabinet kepada politisi dari partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Hal ini menyusul langkah PAN dan Partai Golkar yang sudah menyatakan bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Alasannya, bagi-bagi kursi sama sekali tidak terkait dengan Nawa Cita.
Peneliti senior Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded) Arif Susanto mengatakan, saat ini yang dibutuhkan publik adalah menuntaskan sejumlah janji politik Jokowi-JK, khususnya yang langsung menyentuh pada kesejahteraan rakyat.
"Sudahlah Presiden Jokowi hentikan dulu bagi-bagi kue terhadap para pendukungnya, terlebih lagi pada partai yang baru bergabung ke pemerintah, PAN dan Golkar. Kini saatnya membuktikan janji kampanyenya, khususnya mensukseskan program Nawa Cita," tukas Arif kepada Indopos (Jawa Pos Group).
Dia menjelaskan, saat ini situasi perekonomian rakyat masih sulit. Terlebih lagi masih adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan asing yang akan menutup pabriknya di negeri ini. "Tahun ini harus menjadi kunci jawaban apakah rakyat diperdulikan atau elite yang dimakmurkan," cetusnya.
Terkait dengan masuknya Golkar dan PAN ke pemerintah, Arif meyakini hal itu akan menambah kekuatan suara pro eksekutif di parlemen. (dil/sam/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak sembarangan memberikan kursi kabinet kepada politisi dari partai yang sebelumnya tergabung dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengemudi Taksi Ini Bantu Lansia Pulang ke Rumah, Andre: Pahlawan di Jalanan
- Pekan TV Fujian dan MNC Jalin Kerja Sama, Siap Perkenalkan Budaya Quanzhou di Tanah Air
- Jebolan Indonesian Idol Ini Bakal Sepanggung Lagi di Malam Puncak Ulang Tahun MNC Group
- Terima Aspirasi Aliansi Pejuang Seleksi CPNS 2024, Paul Finsen Mayor Berharap Prabowo Turun Tangan
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah