Jangan Sepelekan Penyadapan Atas Komunikasi SBY

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak menyepelekan kasus penyadapan terhadap rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat KTT G20 di London, Inggris, 2009 silam. Pasalnya, penyadapan terhadap delegasi presiden dalam sebuah pertemuan internasional jelas-jelas bisa berpengaruh pada kepentingan nasional.

Menurut cendekiawan muda yang juga Direktur Institute for Policy Studies (IPS), Fadli Zon, sudah semestinya pemerintah proaktif menelisik kabar penyadapan terhadap rombongan SBY oleh intelijen Inggris yang kemudian dimanfaatkan pemerintah Australia itu. "Ini bukan persoalan pribadi Pak SBY, tapi sudah menyangkut kepentingan nasional," kata Fadli saat dihubungi, Rabu (31/7).

Fadli menegaskan, upaya Kementerian Luar Negeri RI meminta konfirmasi ke pemerintah Inggris memang sah-sah saja dilakukan. Namun, katanya, hasilnya sudah diprediksi karena pemerintah Inggris pasti menyangkap penyadapan itu.

"Konfirmasi itu sah-sah saja. Tapi jadi menggelikan karena tak mungkin orang menyadap ditanya oleh pihak yang disadap dan mau mengakuinya," kata Fadli.

Karenanya pria yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengatakan, kinerja intelijen Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengimbangi kemampuan intelijen negara lain. "Jangan sampai kasus penyadapan itu berulang," cetus peraih gelar M.Sc dari The London School of Economics and Political Science Inggris itu.

Namun demikian Fadli tak memungkiri kemungkinan pemberitaan tentang penyadapan terhadap SBY itu untuk mendongkrak popularitas Partai Buruh Australia pimpinan Kevin Rudd. Sebab, saat ini popularitas Partai Buruh kalah dibanding Partai Liberal pimpinan Tony Abbot yang menjadi oposisi bagi pemerintah Australia.  Padahal, Pemilu Australia tak lama lagi akan digelar.

"Makanya bisa saja isu penyadapan itu sengaja dibocorkan demi mendongkrak popularitas Partai Buruh. Kan di pemberitaan itu disebut Kevin Rudd mendapat keuntungan dari hasil sadapan terhadap SBY," ulasnya.(ara/jpnn)