Jangan Setengah Hati Bangun NAD

JAKARTA - Tokoh masyarakat Nanggroe Aceh Darusalam Teuku Malik Mahmud mendesak pemerintah  agar serius dalam mengimplementasikan semua pasal yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki, meski pemerintah telah melakukannya dengan mengeluarkan payung hukum UU nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Komplek Parlemen, Rabu (24/2). Dalam pertemuan itu, Teuku Malik Mahmud didampingi Dr. Zaini Abdullah dan tiga tokoh lainnya. Sedangkan Taufiq Kiemas didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Leimena Suharli.

Menurut Teuku Malik selama ini pemerintah Indonesia masih belum optimal dalam menerapkan perjanjian Helsinki. Meski pemerintah telah mengeluarkan payung UU Nomor 11/2006. "Masih   ada kesenjangan yang menonjol di masyarakat. Terutama persoalan lapangan kerja," ujarnya.  Saat ini lapangan kerja diyakini bisa menjadi penggerak pembangunan ekonomi di NAD. Namun, gerakan ekonomi masih dirasakan sangat lamban, karena sarana infrastruktur belum dibenahi dengan baik.

"Akibatnya, banyak hasil bumi dari NAD yang tidak terdistribusikan dengan baik. Jika begini, yang menanggung kerugian adalah petani," kata Teuku Malik menegaskan. Selain mempersoalkan masih buruknya infrastruktur di NAD,  tokoh yang lama tinggal di Swedia itu juga mempersoalkan peraturan yang tumpang tindih. "Peraturan yang tumpang tindih ini, juga menjadi penyebab utama lambannya laju pertumbuhan di NAD," kata Malik. Misalnya, kata dia, status pelabuhan Sabang, yang sampai sekarang masih menjadi pelabuhan bebas.

 

Selain itu, Malik juga meminta pemerintah pusat segera mengatasi  persoalan harga gula yang semakin  hari kian membubung tinggi, hingga mencekik  rakyat. Di Aceh, lanjutnya, harga gula sudah mencapai nilai Rp 14.000 per kilogram, tetapi belum ada tindakan riil dari pemerintah untuk menurunkan harga gula tersebut.“Kami berharap pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan Pemerintah Aceh melakukan impor gula langsung dari negara produsen untuk mengatasi lonjakan harga gula yang semakin mahal,” imbuh Malik.