Janji Garap Kasus Kakap
Sabtu, 03 Desember 2011 – 09:36 WIB
JAKARTA -- Abraham Samad saat ditemui di Jakarta mengaku optimistis akan bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik. "Melihat empat orang pimpinan KPK lainnya yang terpilih saya sangat optimis. Mereka adalah orang-orang hebat," kata Abraham dengan nada tegas. Nah, ketika disinggung apakah dirinya cukup bernyali ketika banyak para petinggi negeri yang seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Boediono disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut, Abraham pun langsung menjawabnya dengan nada tinggi. "Jangankan nama-nama itu. Saudara saya sendiri kalau korupsi akan saya gantung sampai mati," ujar pria kelahiran 27 November 1966 itu.
Namun pria kelahiran Makassar itu mengaku akan lebih memprioritaskan untuk menggungkap kasus-kasus korupsi yang besar dan berdampak pada ekonomi masyarakat luas. Sebab, menurutnya KPK adalah lembaga antikorupsi yang seharusnya menitik beratkan pada kasus-kasus besar lantaran memiliki keterbatasan tenaga, infrastruktur dan lainnya. Jadi apabila tidak fokus, maka semuanya hanya membuang energy.
Apakah kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan Nazaruddin berani anda tuntaskan? "Siapa yang tidak berani. Pokoknya semua kasus besar akan kami tuntaskan," imbuhnya. Namun saat "dipancing-pancing" kasus mana sajakah yang diprioritaskannya, Abraham enggan menjawab. Dia hanya menjawab diplomatis, "Pokoknya kasus yang nilai nominal kerugiannya besar dan berdampak besar pada masyarakat."
Baca Juga:
JAKARTA -- Abraham Samad saat ditemui di Jakarta mengaku optimistis akan bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik. "Melihat empat orang pimpinan
BERITA TERKAIT
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi