Janji Jokowi di Hadapan Ribuan Kades se-Indonesia, Bikin Tersenyum
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjanjikan dana operasional untuk kepala desa dalam silaturahmi dengan ribuan pemerintah desa se-Indonesia, di Stadion Tenis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Rabu sore (10/4)
Mulanya, Zuliatman, salah seorang kades dari Kabupaten Sinjunjung, Sumatera Barat mengeluhkan soal kehidupan sosial kades yang kerap menerima undangan hajatan dari masyarakat.
"Undangan satu kali dalam satu minggu dua, dua pak! Amplopnya dua pak," ungkap Zul, disambut tawa para kades.
Jokowi pun langsung memotong pembicaraan Zul dengan menyampaikan dirinya memahami apa yang ingin diungkapkan kades tersebut. "Saya tahu, saya tahu, kadang-kadang dalam seminggu bukan cuma dua, bisa lebih kan," tukas Jokowi.
Dijelaskan Zul, masyarakat di desa tahunya aparat desa mengelola anggaran yang besar, sehingga sering diundang ke setiap hajatan. Namun, kades tidak bisa memberikan apa-apa karena penghasilan tetapnya sedikit.
BACA JUGA: Kocak! Dialog Jokowi dengan Kades dari Sumbar
Menanggapi keluhan Zul, Jokowi pun mengaku paham yang dimaksud. "Pertama taadi disampaikan saya sudah nangkep, kita akan pikirkan, saya tahu ke arah mana ini, saya tahu. Artinya kan ada dana operasional. Benar kan?" tanya Jokowi.
Ribuan kades yang hadir di stadion itu pun dengan semangat menjawab betul. Jokowi pun menyatakan akan segera memutuskan adanya dana operasional tersebut.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjanjikan dana operasional untuk kepala desa dalam silaturahmi dengan ribuan pemerintah desa se-Indonesia,
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo