Janji Jokowi Soal Lahan Pertanian Tidak Rasional

jpnn.com - JAKARTA - Janji politik Presiden Terpilih Periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) yang akan membuka lahan pertanian sawah sebanyak 1 juta hektar setiap tahunnya dinilai tidak rasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB Bogor, Arya Hadi Dharmawan, di Jakarta, Kamis (28/8). Menurutnya, lahan pertanian justru berkurang karena adanya alih fungsi lahan yang berlangsung secara terus menerus.

"Membuat lahan pertanian sawah 1 juta hektar setiap tahunnya seperti yang dijanjikan Jokowi, tidak rasional," kata Arya.

Arya menjelaskan berangkat dari data yang dimilik IPB, kapasitas maksimal pemerintah membangun lahan sawah tidak pernah lebih dari 20 ribu hektar sawah baru. "Sementara pada era Pemerintahan SBY, sekitar 100 ribu hektar sawah setiap tahunnya beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Artinya terjadi defisit 80 ribu hektar sawah setiap tahun," ungkapnya.

Karena itu, Arya menyarankan agar Tim Transisi menyikapi janji-janji Jokowi-JK sebelum rakyat benar-benar menuntut janji tersebut. "Kalau Tim Transisi berdiam diri dan fokus kepada bagi-bagi kursi di kabinet, akhirnya Jokowi-JK mengambil langkah pragmatis yakni mengimpor beras," ujarnya.

Selain itu, Arya menyarankan Tim Transisi segera mempelajari UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

"UU tersebut melindungi sawah agar tetap jadi sawah. Caranya memberi insentif bagi petani yang selalu menjaga lahan sawahnya tetap menjadi sawah," pungkasnya.(fas/jpnn)