Janji Kejar Pajak Orang Kaya
Jumat, 15 Oktober 2010 – 17:29 WIB

Janji Kejar Pajak Orang Kaya
JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo berjanji akan mengejar kewajiban pajak dari orang-orang kaya di Indonesia. Terlebih lagi setelah mengetahui laporan dari Credit Suisse Global Wealth Report yang baru saja mempublikasikan bahwa kekayaan orang Indonesia meningkat cukup tajam. Dalam laporan Credit Suisse Global Wealth Report, komposisi kekayaan orang Indonesia hampir sama dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Indonesia memiliki 25 persen populasi dengan kekayaan kurang dari USD1.000 atau hampir setara dengan proporsi dunia sebesar 26 persen.
Total kekayaan pribadi orang Indonesia dilaporkan melonjak spektakuler hingga lima kali lipat menjadi USD1,8 triliun dalam satu dekade terakhir. Distribusi orang kaya yang memiliki kekayaan sebesar USD100 ribu tercatat sebanyak 2 persen atau 4,6 juta orang, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 233 juta jiwa.
‘’Kalau memang ada laporan tentang besarnya masyarakat Indonesia yang punya penghasilan menengah ke atas seperti tadi, ini akan menjadi satu area yang akan kita dalami dan perbaiki. Kita akan melihat potensi ekstensifikasi dan intensifikasi bagi wajib pajak perorangan ini," tegas Agus Marto pada wartawan, Jumat (15/10) di kantor Kementrian Keuangan, Jakarta.
Baca Juga:
JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo berjanji akan mengejar kewajiban pajak dari orang-orang kaya di Indonesia. Terlebih lagi setelah mengetahui
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara