Janji Politik Jokowi-JK Sulit Tercapai, Jika...

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Prakarsa, AH Maftuchan mengatakan molornya penyusunan Rancangan APBN 2016 menjadi pertaruhan besar pemerintahan Presiden Joko Widodo da Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bahkan, janji politik Jokowi-JK akan sulit tercapai apabila RAPBN 2016 batal disahkan.

Hal tersebut disampaikan Maftuchan, menanggapi kemungkinan pembahasan RAPBN 2016 tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR pada Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan, Jumat (30/10) besok. Jika itu terjadi (tidak ada kata sepakat) maka APBN 2016 akan senasib dengan APBD DKI, sehingga pemerintah terpaksa kembali menggunakan anggaran tahun 2015 yang merupakan anggaran masa transisi.

“2016 inilah kali pertama Jokowi-JK secara total menyusun sendiri APBN-nya, 2015 kan masih sisa pemerintahan sebelumnya masih transisi,” kata Maftuchan saat dihubungi, Kamis (29/10).

Dia menilai molornya pembahasan RAPBN 2016 hingga 30 Oktober 2015 terjadi akibat pemerintah dan parlemen kurang membuka pintu partisipasi publik atas pembahasan anggaran negara seperti periode sebelumnya.

Selain itu, menurut dia, ada ketidaksesuaian cara kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kementerian atau lembaga. Kementerian, menurutnya gagap dalam menterjemahkan visi dan misi Presiden, sehingga belum mampu menuangkannya dalam perencanaan anggaran.

Kemampuan birokrasi untuk menterjemahkan visi dan misi merupakan indikator keberhasilan pemerintah. “Ibarat komputer, Jokowi pentium 4, birokrasi masih pentium 1,” kata Maftuchan.

Penyebab lainnya adalah karena parlemen sebagai lembaga yang memiliki tugas budgetting, ternyata belum solid dan masih terpecah antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal tersebut juga berpotensi menghambat pengesahan RAPBN 2016.(fat/jpnn)