Janji tak Sembarangan Ganggu Pemerintahan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo menyatakan, Koalisi Merah Putih yang mayoritas di parlemen tidak boleh ditafsirkan akan mengganggu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Koalisi Merah Putih punya mayoritas di legislatif. Jangan ditafsirkan seolah-olah eksekutif dan legislatif nanti bentrok, tidak. Jangan juga ditafsirkan DPR asal mengganggu saja, tidak," kata Dradjad dalam diskusi "Peta Politik Pasca Pilpres" di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8).

‎Namun demikian, diakui Dradjad, parlemen akan mengawasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dijamin pro rakyat.

"Di sini tugas parlemen mengawasi. Misalkan kita sudah dengar Mas Jokowi dalam kampanye akan naikkan BBM walau disampaikan kalangan terbatas tapi sudah diberitakan. Tentu ini harus dikoreksi Koalisi Merah Putih di parlemen supaya masyarakat tidak dirugikan," ujar Dradjad.

Menurut Drajad, kekuatan koreksi yang kurang kuat dalam periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan SBY-Boediono turut menyumbang kepada peningkatan kesenjangan masyarakat yang sekarang ada.

Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil itu yang cenderung memperlebar kesenjangan masyarakat tidak bisa dikoreksi di parlemen. "Ini kita harapkan tidak kan terjadi lagi, dengan nanti parlemen bisa lebih objektif, kritis. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat didukung, yang tidak pro rakyat ‎harus dikoreksi‎ di parlemen," tandas Dradjad. (gil/jpnn)