Januari 2020, Kapal Wajib Pakai Bahan Bakar Kandungan Sulfur

jpnn.com, JAKARTA - Mulai 1 Januari 2020 kapal yang berlayar Internasional wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tidak boleh melebihi 0,5 persen m/m.

Kemudian bagi kapal yang dioperasikan di daerah Emission Control Area, kandungan sulfur pada bahan bakar yang digunakan di kapal tidak boleh melebihi 0,1 persen m/m.

Adapun persyaratan kandungan sulfur pada bahan bakar akan menjadi obyek pemeriksaan oleh petugas Port State Control terhadap kapal-kapal yang berlayar pada perairan Internasional.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.

“Aturan mengenai penggunaan bahan bakar tersebut merujuk pada konvensi internasionalMarine Pollution (MARPOL) Annex VI Regulasi 14 mengenai Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo di Jakarta (2/11).

Agus menjelaskan, bila kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional tidak menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur sesuai ketentuan tersebut, bisa menggunakan sistem pembersihan gas buang atau metode teknologi alternatif lainnya yang disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut.

Selain itu juga, mulai 31 Desember 2018, buku Rencana Pengelolaan Energi Efisiensi Kapal atau Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) wajib dilengkapi dengan metode pengumpulan data konsumsi bahan bakar pada kapal untuk disampaikan kepada pemerintah sesuai format pada Resolusi International Maritime Organization (IMO) Nomor MEPC.282(70).

Dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan juga bahwa mulai 1 Januari 2019, aturan internasional juga mewajibkan semua pemilik/operator kapal yang memiliki/mengoperasikan kapal yang berukuran GT 5000 atau lebih untuk mengumpulkan data pemakaian bahan bakar pada kapalnya dan melaporkan jumlah konsumsi pemakaian bahan bakar kapalnya selama satu tahun kepada pemerintah.