Jargon Ekonomi Prabowo Sulit Diwujudkan

jpnn.com - JAKARTA - Dirut POINS Albert Simangunsong mengatakan jargon ekonomi calon presiden Prabowo Subianto dalam pemaparan visi dan misinya lebih enak didengar. Namun dalam praktiknya, sulit untuk diwujudkan dan malah akan mengancam kondisi perekonomina negara.

"Sebagai kampanye, jargon-jargon yang dilepas Prabowo memang enak didengar, tetapi susah dilaksanakan," kata Albert di Jakarta, Minggu (22/6).

Albert mencontohkan aksi Prabowo yang menandatangani kontrak politik dengan para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam kontrak itu Prabowo menyanggupi meningkatkan kesejahteraan para buruh dan memberikan upah minimum yang ideal.

"Ini akan sulit dijalankan Prabowo karena di gerbong koalisi isinya orang-orang yang terlibat memperburuk perekonomian negara. Prabowo telah membuat blunder besar dengan partai-partai koalisinya yang punya masal lalu kelam dan haus kekuasaan. Sulit janji dengan buruh itu terwujud," tegasnya.

Sebelumnya, Bloomberg menganalisa rencana Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan rating pinjaman bisa membuat ekonomi Indonesia dalam posisi default.

Prabowo dalam pandangan ekonominya melihat kondisi ekonomi Indonesia belum maksimal dikembangkan dan ingin meningkatkan rasio utang terhadap gross domestic product menjadi 50% dari 24%.

Tak hanya itu, Tim Ekonomi Prabowo juga ingin mendapatkan tambahan modal dari bursa sekitar US$ 300 miliar dalam lima tahun agar ekonomi negeri ini menjadi 10%. Semua ini demi mewujudkan ambisinya dimana ingin membuat rakyat bisa berdiri di kaki sendiri.

Alhasil, dari survei dilakukan Deutsche Bank AG terhadap 3.300 orang di 27 kota sebanyak 41 persen memilih Prabowo, sementara 50% ingin mencoblos Jokowi yang menetapkan pertumbuhan ekonomi lebih realistis yakni 6% dalam satu atau dua tahun mendatang dan berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.