Jaring Calon Kapolri Lagi, Kompolnas Kesampingkan KPK dan PPATK

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tengah menimbang-timbang sejumlah nama petinggi Polri yang akan direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Langah itu diambil andai Jokowi -sapaan Joko Widodo- batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Hanya saja, Kompolnas dalam menjaring nama calon Kapolri itu tak akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut komisioner Kompolnas, Edi Hasibuan mengatakan, tak ada kewajiban bagi institusinya melibatkan KPK dan PPATK untuk mengecek rekam jejak calon Kapolri.

Edi menegaskan, soal pelibatan PPATK ataupun KPK dalam menelusuri track record calon Kapolri diserahkan sepenuhnya ke presiden. "Masalah itu (melibatkan PPATK dan KPK) diserahkan kepada bapak Presiden. Biar beliau yang menentukan," kata Edi di Mabes Polri, Jumat (6/2).

Mantan wartawan itu menambahkan, Kompolnas tak mau mencampuri urusan presiden. Sebab, kata dia, tugas Kompolnas hanya memberikan pertimbangan kepada presiden perihal pemilihan calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu.

Karenanya, Kompolnas memilih berkoordinasi dengan Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti dan para jenderal bintang tiga jajaran Mabes Polri, Jumat (6/2), "Mungkin kami juga ingin mendapatkan masukan dari pimpinan Polri soal calon-calon semua sehingga nanti ada koordinasi yang baik antara Kompolnas dan pimpinan Polri," ujarnya.

Edi menegaskan,  koordinasi dan sinergi dengan Polri itu harus dibangun. Dengan demikian, nantinya tidak ada kesalahan ketika Kompolnas merekomendasikan nama-nama calon Kapolri ke presiden. “Semakin banyak masukan tentunya akan semakin baik, karena yang paling bagus adalah koordinasi antara Kompolnas dan Polri," ungkap Edi.(boy/jpnn)