Jaringan Buruh Migrant Indonesia Minta Hukuman Mary Jane Dibatalkan
jpnn.com - JAKARTA - Jaringan Buruh Migrant Indonesia mengecam ketidakadilan dan diskriminasi hukum di Indonesia. Eksekusi mati Mary Jane adalah bukti tidak adanya toleransi dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat miskin.
Juru bicara Jaringan Buruh Migrant Indonesia Karsiwen menyatakan, Mary Jane adalah korban penipuan, perdagangan manusia, kesalahan prosedural hukum dalam proses peradilan dan korban kemiskinan yang sudah demikian akut.
Karena itu, Jaringan Buruh Migrant Indonesia meminta agar hukuman mati kepada Mary Jane harus dihapus. "Tolak hukuman mati-Selamatkan Mary Jane," kata Karsiwen di Jakarta, Minggu (26/4).
Karsiwen menyatakan, pihaknya percaya bahwa Mary Jane adalah korban dan bukan pedagang narkoba yang beroperasi di Asia Tenggara. Selama persidangan, Mary Jane juga menjadi korban kelalaian pemerintah Filipina.
Menurut Karsiwen, pemerintah Filipina gagal memberikan bantuan hukum yang memadai. Alhasil, pembelaannya lemah dan berakhir pada vonis hukuman mati.
Karsiwen menjelaskan, selama proses persidangan, Mary Jane juga tidak didampingi oleh penerjemah yang kompeten. Hal ini menyebabkan Mary Jane tidak bisa memahami berita acara pemeriksaan dan proses persidangan.
"Kesalahan ini mengakibatkan tidak terungkapnya fakta peristiwa sesungguhnya yang terjadi dan dialaminya (Mary)," ucap Karsiwen.
Dia mengungkapkan, posisi Mary Jane sebagai korban perdagangan manusia tidak bisa terungkap di pengadila. Hal itu juga tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.
JAKARTA - Jaringan Buruh Migrant Indonesia mengecam ketidakadilan dan diskriminasi hukum di Indonesia. Eksekusi mati Mary Jane adalah bukti tidak
- Propam Gelar Sidang Etik Kasus Pemerasan DWP, 2 Polisi Langsung Dipecat
- Tahun Baru 2025, Harapan Baru Masyarakat untuk Pemerintah Pemberantasan Korupsi
- Akademisi: Penilaian OCCRP soal Jokowi Tidak Ilmiah dan Bias
- Infak Kemanusiaan Palestina dari BAZNAS Tangsel Capai Rp 1,7 Miliar
- PPN 12 Persen Berlaku, Dolfie DPR: Pemerintah Perlu Jelaskan Klasifikasi Barang Mewah
- 800 Ribu Kendaraan Masuk ke Jawa Barat Selama Libur Nataru 2025