Jaringan Internet Sulit, Pelajar Terpaksa Belajar di Tepi Sungai, Pimpinan DPD RI Merespons Begini

“Dan, buruknya metode pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan saat ini jika tidak mampu terkelola dengan baik oleh pemerintah justru akan menimbulkan dampak marjinalisasi bagi orang tidak mampu,” tegas Sultan.

Bukan tanpa alasan, menurutnya pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan untuk sekolah yang memiliki kapital yang besar saja; sistem sekolah yang memadai, Guru yang memahami Iptek, murid yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah atas, dan dukungan fasilitas secara individu maupun masing-masing sekolah.

Namun, kata dia, masalahnya banyak sekolah yang tidak memiliki modal. Jadi pembelajaran virtual hanya akan menjadi sistem pendidikan yang meminggirkan bagi mereka yang kurang mampu.

“Beruntung bagi mereka yang memiliki smartphone sendiri. Namun nyatanya tidak semua siswa memiliki smartphone terlebih dahulu. Biasanya mereka harus meminjam smartphone orang tua, kerabat bahkan tetangga. Dan selain itu ditambah lagi persoalan sinyal yang masih belum dapat diakses seluruh tempat baik di desa maupun pelosok daerah", paparnya.

Data BPS (2019) menyebutkan bahwa rentang usia 5-24 (usia sekolah) baru sekitar 53,06 siswa yang dapat menggunakan internet. Sementara dari segi pemanfaatan komputer/personal computer, 31,37 persen digunakan oleh siswa di perkotaan dan 15,43 persen di pedesaan.

"Tanpa kemampuan untuk mengakses internet dan fasilitas peralatannya, pembelajaran secara online tidak akan dapat bekerja dan kualitas pendidikan dikhawatirkan akan menurun", jelas Sultan.

Adapun demi meningkatkan kualitas sinyal didaerah-daerah blank spot, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur, melalui Dinas Kominfo berkerja sama dengan Telkomsel membangun tower jaringan Telkomsel di tiga Kecamatan wilayah Kaur.

Tiga kecamatan itu, yaitu di Kecamatan Nasal, Kecamatan Tetap dan Kecamatan Kinal.