Jaringan Pemantau Pemilu Kembali Desak DKPP Pecat Pimpinan KPU & Bawaslu Lahat
Jumat, 15 November 2024 – 23:49 WIB
Diketahui, JPPKR telah melaporkan kasus dugaan ijazah palsu tersebut ke DKPP RI dan Bareskrim Mabes Polri pada beberapa waktu lalu. Namun hingga 10 hari jelang pelaksanaan Pilkada laporannya belum juga diproses.
"Jika laporan kita tidak juga diproses, maka kita serukan mosi tidak percaya pada KPU dan Bawaslu Lahat, boikot Pilkada Lahat. Merdeka," pungkasnya. (dil/jpnn)
Menurutnya, dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu semakin meluas dengan adanya indikasi kecurangan demi memenangkan Yulius Maulana.
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
BERITA TERKAIT
- Harati Klaim Ingin Meningkatkan Program yang Menyentuh Rakyat Kotawaringin Timur
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- Edi Langkara Berkomitmen Tuntaskan Permasalahan di Halteng
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Pedagang Pasar Baru Gresik Yakin Pilih Khofifah-Emil: Pemimpin yang Terbukti Merakyat