Jatah BBM Daerah Bertambah

Terkait hal tersebut, Darwin mengatakan bahwa pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan untuk melarang anggota DPR, PNS, maupun pegawai BUMN membeli BBM bersubsidi. "Ijinkan saya untuk meluruskan. Itu semua masih sebatas himbauan," ujarnya.

Meski demikian, Darwin mengakui, saat ini pemerintah terus mematangkan strategi untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan. "Misalnya, kami sudah ada kerjasama teknis dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi BBM subsidi," jelasnya. (owi)