Jatah BBM Dikurangi, Gubernur se Kalimantan Ngadu ke DPR

JAKARTA – Akhirnya empat kepala daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, benar-benar menyambangi Komisi VII DPR, Senin (21/5) sore.

      

Rombongan itu terdiri dari Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Achmad Diran.

      

Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ahmad Farial dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam aduannya, Rudy, menjelaskan, telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan BBM bersubsidi oleh masyarakat dan persediaan BBM bersubsidi oleh Pertamina. “Dimana ketidakseimbangan ini memunculkan permasalahan yang cukup krusial di Kalimantan,” kata Rudy.

      

Dia mengatakan, selama ini sudah terjadi antrean luar biasa sehingga mengganggu kegiatan perekonomian. Menurut Rudy, kuota BBM bersubdidi di pada empat provinsi se-Kalimantan sudah dikurangi dari 7,19 persen pada 2011 menjadi 7 persen. “Terjadi penurunan O,19 persen mulai 2012 ini. Sehingga perbulan terjadi penurunan distribusi,” katanya.