Jatah Menteri, PDIP Ditenggat Dua Minggu
Selasa, 08 Maret 2011 – 07:09 WIB
JAKARTA – Teka-teki soal perombakan menteri tampaknya belum akan terjawab dalam waktu dekat. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat masih berharap PDI Perjuangan mau bergabung dengan koalisi. Karena itu, koalisi pemerintah memberikan waktu selama dua pekan kepada partai berlambang Banteng itu untuk memutuskan sikapnya bergabung dalam koalisi dan pemerintahan.
”Keputusan soal penataan ulang koalisi dan perombakan menteri di kabinet sangat tergantung pada sikap PDI Perjuangan. Partai Demokrat masih memberikan waktu dua pekan kepada PDI Perjuangan,” kata Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar-Abdalla. Meski sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan keukeuh menolak bergabung dengan koalisi pemerintah, Ulil terlihat masih optimis. Menurutnya, komunikasi politik antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sudah berjalan baik.
Baca Juga:
”Hanya soal ‘fine tuning’ saja. Jika "fine tuning" dari PDI Perjuangan cepat, maka proses penataan ulang koalisi dan perombakan menteri kabiet juga bisa berjalan cepat. Tapi jka PDI Perjuangan tidak memberikan tanggapan terhadap tawaran Partai Demokrat, maka Partai Golkar akan tetap dipertahankan dalam koalisi,” kata aktivis Jaringan Islam Liberal ini.
Namun demikian, Ulil mengakui bahwa mempertahankan Golkar merupakan pilihan terburuk. Sebab, Partai Demokrat berkeyakinan bahwa koalisi ideal itu tanpa Golkar dan PKS. Karena dua partai ini banyak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.
JAKARTA – Teka-teki soal perombakan menteri tampaknya belum akan terjawab dalam waktu dekat. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
BERITA TERKAIT
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Pengamat Sebut Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto Masih Omon-Omon
- Apresiasi Instruksi Presiden soal Penjualan LPG 3 Kg, Putri Zulhas: Perketat Pengawasan
- Rupanya DPR Tidak Diajak Konsultasi Soal Kebijakan Pengecer Dilarang Jual Gas Melon
- Kebijakan Bahlil Soal Penyaluran Elpiji 3 Kg Dibuat Mendadak, Bikin Rakyat Panik
- DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim Agung