Jatah Menteri untuk Partai Bisa Bertambah

Terkait banyaknya kritik atas masih adanya menteri dari parpol, Tjahjo menilai hal itu wajar. Dia menjelaskan, karena sistemnya berasal dari partai, wajar bagi Presiden di negara manapun pasti akan melakukan sistem rekrutmen dari partai.

"Hanya sekarang, rekrutmennya orang yang tepat. Jadi bisa satu, bisa sepuluh saya kira tidak ada masalah, sepanjang orang itu menguasai bidang tugasnya sebagaimana visi dan misi Jokowi lima tahun ke depan," ujarnya.

Tjahjo menyatakan, landasan berpikir dari penentuan komposisi menteri adalah didasarkan pada ideologi untuk membangun sistem pemerintahan presidensiil yang efektif dan efisien. Jokowi-JK ingin membentuk kabinet kinerja.

"Kabinet yang bisa mengikuti visi dan misi pak Jokowi dan JK, mampu menjabarkan apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat dalam kampanye pilpres lalu," ujar Tjahjo.

Sementara, jika dikaitkan dengan efisiensi kinerja pemerintahan Jokowi, Tjahjo juga memberikan pembelaan. Efisiensi tidak hanya dilihat dari jumlah 34 menteri yang masih sama seperti pemerintahan saat ini.

Menurut dia, efisiensi bisa dilihat dari perencanaan anggaran, mulai dari anggaran belanja, rapat, perjalanan dinas, serta mengurangi jumlah wakil menteri.

"Mungkin nanti mengurangi eselon duanya, atau eselon tiganya, sehingga diberdayakan eselon satu. Banyak cara saya kira," ujarnya.

Syarat yang diajukan Jokowi, dimana proses koalisi harus dilakukan tanpa syarat, kata Tjahjo menjadi berlaku di sini. Jumlah 16 menteri parpol adalah batas maksimum, penentuan pos tersebut ditentukan dari kualitas yang dimiliki kader parpol itu sendiri.