Jatah PNS Baru 300 Ribu

jpnn.com - JAKARTA – Kabar baik menerpa para peminat pegawai negeri sipil (PNS). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyiapkan kuota sekitar 300 ribu PNS untuk tahun 2008. Jumlah sebesar itu akan ditempatkan di seluruh Indonesia.

Kementrian PAN akan mengalokasikan 250 ribu formasi untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota serta 50 ribu formasi untuk pemerintahan pusat.  ”Pertimbangannya untuk efektivitas kebutuhan lebih banyak di daerah,” ujar Menpan Taufiq Effendi.

Menurut Taufiq, jumlah efektif yang akan dialokasikan untuk pelamar umum tahun ini 217.000 formasi. Lainnya, 83.000 formasi, dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer di pusat dan daerah. ”Honorer itu telah ditentukan sejak tahun 2005,” katanya. 

Jumlah 83 ribu formasi untuk honorer itu dibagi lagi menjadi 17 ribu formasi untuk tenaga honorer di instansi pusat dan 68 ribu formasi untuk tenaga honorer di daerah. ”Jumlah tenaga honorer yang kita terima 920.702 orang. Sisanya yang belum diselesaikan 163.565. Tahun ini, akan diselesaikan 83 ribu, tahun depan 83.565,” jelasnya.

Untuk PNS nonhonorer, alokasi untuk setiap instansi ditentukan berdasar  permintaan setiap instansi dan pemerintah daerah. ”Tiap daerah mengajukan formasi, kita lihat, terus kita pelajari tenaga yang diminta, ada berapa di daerah itu. Kalau memang sudah banyak, ya kita tolak. Kita lihat tenaga yang betul-betul diminta itu apa. Jangan sampai meminta yang sudah banyak,” ujar Taufik.

Menpan akan memverifikasi kebutuhan tenaga PNS di setiap instansi pusat dan daerah. Alokasi terbesar formasi PNS itu akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Bagaimana tuntutan agar mengangkat seluruh guru bantu dan Sekdes jadi PNS?

Taufiq mengatakan tidak akan memberikan alokasi guru bantu tanpa data resmi dari Depdiknas dan alokasi Sekdes dari Depdagri. ”Tanpa data itu,  kami tidak bisa memverifikasi,” katanya. Anggota Komisi II (bidang Pemerintahan) DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah lebih selektif dalam rekrutmen PNS. ”Sejak awal pendaftaran sampai pelatihan prajabatan, prosesnya harus transparan dan berkualitas,” ujarnya.

Menurut politikus asal Jawa Barat itu, kualitas birokrasi di Indonesia juga ditentukan oleh input atau calon pendaftar. ”Kalau rekrutmennya KKN atau masih ada sistem titip, selamanya reformasi birokrasi tidak akan jalan,” katanya. (rdl/iro)