Jatam: Penerbitan Izin Tambang Jadi Mesin Uang Politik

JAKARTA - Izin usaha pertambangan (IUP) baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) maupun pusat berkorelasi dengan peristiwa Pemiliham Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilu Presiden. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andre S Wijaya, dalam acara diskusi bertema "Premanisme Politik di Jagat Nasional" di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (24/2).

"Pengeluaran izin usaha pertambangan selalu menjadi salah satu mesin uang politik. Indikasinya bisa dilihat dari sisi waktu izin diterbitkan yang selalu berdekatan dengan peristiwa Pemilukada dan Pilres," tegas Andre S Wijaya.

Sejak era 2004, lanjutnya, ada 9.662 izin usaha pertambangan, 144 kontrak karya, dan 166 perjanjian kontrak batu bara yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin daerah.

Sedangkan pada level nasional, sejak Pemilu 2004, kebijakan pemerintah menerbitkan izin untuk kawasan hutan lindung dengan berbagai dalih dibuka bagi pertambangan.