Jateng, Kaltim, dan Sukabumi Raih Piala Akuntabilitas

"Target akuntabilitas kinerja yang baik (predikat B) pada 2014 dalam RPJMN ditetapkan sebesar 80 persen. Sedangkan dari hasil evaluasi tahun 2011, instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik baru mencapai 37,33 persen. Jadi diperlukan perhatian dan upaya bersama, yang lebih keras dan intensif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, serta bimbingan teknis dalam penerapan sistem AKIP terutama bagi kabupaten/kota,” bebernya.

Dia mengharapkan, secepatnya dilakukan perbaikan dan pembenahan sebagaimana rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi masing-masing. Hal ini sejalan dengan tujuan evaluasi AKIP, yakni mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. Di samping mengawal pencapaian salah satu sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented). (esy/jpnn)