Jateng Sudah Memiliki 30 Desa Antikorupsi, Nana Sudjana Akan Gelorakan di 372 Desa pada 2024

Tentang optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mayoritas pelayanan publik di Jawa Tengah juga sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital.

“Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap," ujar Nana.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK bersama tim saber pungli dan MenPAN-RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli.

Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, menurut dia,  yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebaik-baiknya sistem tidak cukup kalau tidak memilki pimpinan yang baik.

"Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik," katanya.

Untuk itu, Alex mengingatkan kepada seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 nanti untuk memilih pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang berintegritas.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!