Jauh dari Kontrol Publik, Anggota DPR Tak Jelas Kerjanya
“Perhatikan juga saat dia (caleg) kampanye apakah dia cukup punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Terutama caleg yang ingin melakukan reform di DPR dan DPRD agar lebih transparan dan menyampaikan laporan kerja kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Roy juga menyarankan agar memperhatikan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para caleg. Karena setidaknya sebagai pejabat publik, caleg harus jujur mengenai kekayaan mereka.
KPK menyebut bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh DPR/D tergolong rendah. Untuk pelaporan LHKPN 2018 yang batas pelaporannya 31 Maret 2019, sebanyak 207 anggota DPR RI tercatat belum melaporkan LHKPN. Sedangkan di tingkat DPRD, tercatat 5.543 aggota DPRD belum melapor LHKPN.
“Kita mendorong KPU menunjukkan calon petahana di DPR atau DPRD yang tidak melaporkan LHKPN. Karena itu kepatuhan awal untuk melaporkan kekayaan itu. LHKPN itu masih perlu terobosan. Sikap itu sangat penting bagi seorang pejabat publik,” tutupnya. (dil/jpnn)
Direktur IBC Roy Salam mengatakan, salah satu faktor penyebab adanya korupsi di legislatif adalah tidak adanya kontrol masyarakat.
Redaktur & Reporter : Adil
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex
- Rahayu Saraswati Bakal Lapor Prabowo Jika Nasib Ipda Rudy Soik Tak Jelas di Polri