Jawa Timur Terbanyak Konflik Agraria

Iwan menuturkan, jumlah konflik agraria akan terus bertambah jika pemerintah masih melakukan pembiaran dalam penyelesaiannya. Menurutnya selama ini pemerintah cenderung tidak berpihak kepada masyarakat yang tengah berkonflik, melakukan tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta memilih cara-cara represif melalui aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria.

“Institusi pemerintah sangat sulit melakukan revisi terhadap sejumlah kekeliruan dalam setiap pemberian izin, konsesi dan hak atas tanah yang telah diberikan kepada perusahaan, meskipun telah menimbulkan sejumlah konflik agraria? Ini yang membuat konflik terus terjadi,” kata dia.

KPA dalam hal ini meminta pemerintah membuktikan janji akan melakukan reforma agraria. Iwan berharap, hak atas tanah masyarakat Indonesia terpenuhi dan pemerintah tidak terus berada di pihak investor asing yang lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan masyarakat, terutama petani. (flo/jpnn)