Jawaban Menohok Hasto Bagi Penentang Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menjawab kritikan para penentang ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
Menurut Hasto, pihaknya mendukung ambang batas pencalonan presiden 20 persen demi efektivitas kerja pemerintah seusai pemilu.
Aturan ambang batas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hasto kemudian mengajak semua pihak belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa sistem presidensial memerlukan basis dukungan dari parlemen.
"Pak Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya, dipilih dengan suara yang kuat dari rakyat."
"Akan tetapi, dengan dukungan parlemen yang hanya 20 persen saat itu, membutuhkan waktu 1 tahun setengah untuk konsolidasi saja," ujar Hasto seusai menutup pelatihan Baguna PDIP se-Jabodetabek, di Jakarta, Rabu (22/12).
Oleh karena itulah, lanjut dia, syarat 20 persen demi efektivitas kerja pemerintahan.
"Berpolitik itu dengan teori politik. Selain itu, juga belajar praktik-praktik pemerintahan negara."
"Minimum 20 persen itu untuk memastikan efektivitas kerja pemerintahan yang dipilih rakyat," kata Hasto.
Dia menyebut setiap parpol harus menjalankan kaderisasinya dengan baik supaya mendapatkan kepercayaan rakyat dengan turun ke bawah.
Hasto Kristiyanto menanggapi para penentang ambang batas pencalonan presiden 20 persen, menohok.
- Kesejahteraan Umum Tercapai Melalui Pola Hidup Sehat, Hasto: Bukan ke AS Beli Roti Rp 400 ribu
- Prabowo Janji Tak Intervensi Pilkada, Ronny: Kader PDIP Jangan Ragu Sikat Aparat Nakal
- Targetkan Kemenangan, Sekjen PDIP Ingatkan Megawati Dinggembleng di Yogyakarta
- Hadir Konsolidasi PDIP di Yogya, Hasto: Pilkada Momentum Mengubah Peta Politik
- Prabowo Biayai Retret Pakai Duit Pribadi, Yulius PDIP: Mengacaukan Tata Kelola Negara
- Konsolidasikan Kader di Surabaya, Sekjen PDIP Sebut Risma-Hans Bawa Misi Perubahan