Jawaban Muslim Pro Atas Tuduhan Menjual Data Pengguna ke Militer Amerika Serikat
Pengembang aplikasi Muslim Pro telah membantah laporan yang menyebutkan data personal pengguna aplikasinya telah dijual ke militer Amerika Serikat.
Laporan penyelidikan sebuah majalah online bernama Motherboard menyebutkan militer Amerika Serikat telah mendapatkan data lokasi dari para pengguna sejumlah aplikasi, termasuk Muslim Pro.
Data lokasi adalah satu dari data pribadi yang dibeli oleh Komando Operasi Khusus militer Amerika Serikat dari aplikasi ponsel di seluruh dunia berdasarkan laporan yang dimuat pada hari Selasa (17/11).
Disebutkan aplikasi ponsel paling populer yang data penggunanya dibeli, antara lain Muslim Pro yang digunakan oleh lebih 98 juta Muslim di dunia dan sebuah aplikasi kencan khusus Muslim.
Laporan tersebut menyoroti industri jual beli data lokasi dan militer AS yang membeli akses untuk mendapatkan informasi pribadi, setelah sebelumnya pihak militer AS diketahui telah menggunakan data lokasi lain untuk menargetkan serangan drone.
Amerika Serikat telah banyak melancarkan serangan ke negara-negara yang kebanyakan penduduknya adalah Muslim, seperti Pakistan, Afghanistan, Irak dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah, dengan alasan membasmi kelompok teroris.
Serangan-serangan ini dilaporkan telah menyebabkan ratusan ribu warga sipil tewas.
Tapi dari penyelidikannya, Motherboard menyatakan tidak mengetahui di mana jenis data lokasi dari aplikasi ini telah digunakan militer AS.
Pengembang aplikasi Muslim Pro telah membantah laporan yang menyebutkan data personal pengguna aplikasinya telah dijual ke militer Amerika Serikat
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Indonesia Merapat ke BRICS, Dubes Kamala Tegaskan Sikap Amerika
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan