Jazuli Juwaini Beber Alasan Fraksi PKS Menolak RUU Kesehatan

Beberapa daerah yang tadinya telah menindaklanjuti UU 36/2009 bisa saja menghapuskan ketentuan alokasi anggaran kesehatan tersebut.

“Apalagi beberapa daerah sejak dikeluarkannya UU 36/2009 ini juga banyak yang belum memenuhi ketentuan minimal 10 persen APBD untuk bidang kesehatan maupun pengaturan dalam perda sistem kesehatan daerahnya,” papar Jazuli.

Fraksi PKS DPR RI berpendapat bahwa negara tidak boleh lepas tanggung jawab atas amanat konstitusi untuk menjamin kesehatan rakyat, apalagi dengan alasan tak tersedia dana atau lainnya.

“Dengan dihapusnya mandatory spending tersebut, Fraksi PKS tegas mengatakan RUU Kesehatan tidak berpihak pada rakyat,” kata Jazuli.

Kedua, lanjut dia, RUU Kesehatan minim partisipasi dan mengabaikan aspirasi organisasi profesi kesehatan, seperti ikatan dokter, perawat, dan lain-lain.

Menurutnya, organisasi profesi selama ini telah berupaya menjaga etika dan profesionalitas profesi kesehatan.

“Nyatanya, suara mereka diabaikan, padahal aspirasi mereka tentu untuk kepentingan pemuliaan dan pemajuan profesi sebagaimana yang berlaku di banyak negara,” kata dia.

Jazuli menambahkan singkatnya waktu pembahasan sehingga terkesan terburu-buru, padahal RUU ini mengintegrasikan sekaligus merevisi dan membatalkan 13 UU, membuat RUU ini rentan bermasalah.