Jazuli Sebut Alim Ulama Banten Dukung Sikap PKS Tolak RUU Cipta Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Sikap tegas Fraksi PKS DPR menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja mendapat dukungan luas dari alim ulama Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP).

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten, Minggu (11/10).

Menurut Jazuli, alim ulama menyampaikan deklarasi dukungan sikap PKS tersebut secara terbuka kepada sejumlah awak media yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut alim ulama berpesan agar PKS istikamah membela kepintingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara dengan menolak omnibus law cipta kerja yang dinilai akan menjerumuskan bangsa pada liberalisasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak omnibus law cipta kerja. Alim ulama Banten mendukung sikap tersebut dan berharap PKS di DPR terus istikamah dalam membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sesepuh dan pimpinan FSPP.

Dalam dialog yang digelar dan difasilitasi oleh Jazuli Juwaini sebagai Anggota DPR Dapil Banten tersebut mengemuka berbagai catatan kritis alim ulama yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kecenderungan kuat merugikan pekerja (buruh), menimbulkan permasalahan pertanahan, liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan akibat pelonggaran amdal.

“Kami titip pesan agar Fraksi PKS di DPR bisa menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai tergadai atas nama kepentingan investasi dan modal asing. Juga jangan sampai mengorbankan buruh karena Banten ini sumbernya pekerja atau buruh pabrik," ujar seorang kiai.

Atas dukungan alim ulama tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa mendapat kekuatan besar dalam menolak UU Cipta Kerja. Dirinya berjanji akan istikamah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong serta mendukung penuh pihak-pihak yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.