JCAF #16 Mendemonstrasikan Pencapaian Pembangunan Yurisdiksi di 3 Kabupaten

Penguatan kerjasama dengan aktor filantropi lewat penguatan komoditas menjadi upaya lainnya untuk menggerakan pihak non-pemerintah.

“Namun Pemerintah Siak tidak dapat melakukan sendiri karena beberapa kewenangan tidak ada di daerah dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, sehingga perlu gotong royong untuk memobilisasi pendanaan yang berkelanjutan untuk mencapai Siak Hijau,” ujar Wan Muhammad Yunus MT, BAPPEDA Siak menutup sesi.

Mewakili Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya, menyampaikan bahwa strategi Kepong Bakol (Gotong royong), merupakan strategi pendekatan multi pihak untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis ramah lingkungan di Kubu Raya, Kabupaten yang menempati 75,84% total luasan Hutan Bakau di Kalimantan Barat, dengan kisaran kurang lebih 132.887,81.

Selain itu, 60 % wilayahnya terdiri dari gambut. Prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penguatan kesatuan pengelolaan hutan, kemitraan dengan pihak swasta dan pembangunan rendah emisi yang inklusif.

Upaya tersebut didukung dengan kebijakan dan perbaikan tata kelola data lewat terbitnya aplikasi berbasis data dan informasi bernama Geoportal yang memungkinkan akses ke seluruh informasi terkait penduduk dan wilayah dalam satu platform.

Aplikasi ini membantu pemerintah daerah dalam membuat arahan strategis pembangunan, sekaligus sebagai sumber data dan informasi bagi investor atau pihak yang ingin masuk ke Kubu Raya.

Dari Kabupaten Sigi, Drs. Sutopo Sapto Condro, MT selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sigi menjelaskan strategi Kabupaten Sigi lewat penguatan cacao dan bambu untuk ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh bencana yang inklusif.

Dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Sigi Hijau, serta proses pembentukan forum multi pihak, Kabupaten Sigi berupaya mengintegrasikan pembangunan hijau kedalam perencanaan kabupaten, pengukuran target dan juga monitoring sistem untuk mengakses insentif atas realisasi Sigi Hijau.