JCAF #16 Mendemonstrasikan Pencapaian Pembangunan Yurisdiksi di 3 Kabupaten

“Kedepannya dengan kondisi geografis Sigi yang rentan terhadap bencana, seperti longsor dan banjir, Kabupaten Sigi berencana untuk membangun sentra cocoa di Kabupaten Sigi. Kerjasama lintas pihak di tingkat Kabupaten menjadi penting untuk dapat bergotong royong merealisasikan Sigi Hijau sekaligus memonitor capaian Kabupaten Sigi secara berkala dan lebih intensif,” ungkap Sutopo menjelaskan peluang kerjasama di tahun 2023.

Sesi diskusi tentang potensi kolaborasi para pihak mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan berbasis yurisdiksi dipandu Indah Budiani selaku Direktur Eksekutif IBCSD.

Hadir dalam diskusi tersebut Desriko Malayu Putra selaku Senior Policy and Partnership, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang selama ini mendampingi Kabupaten Sigi.

Beliau memaparkan bahwa LTKL meyakini pendekatan kolaborasi multipihak merupakan kunci kesuksesan untuk mempercepat target pembangunan di Kabupaten Yurisdiksi.

Kerja sama para pihak masih penting sebagai wadah untuk membangun relasi kerja antara pemerintah dengan NGO/CSO dan mitra pembangunan, menjadi pusat data dan informasi bagi semua pihak, serta berperan sebagai terminal penghubung untuk merealisasikan Kabupaten Sigi yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh terhadap bencana.

Tarmidzi dari Sedagho Siak, yang mendampingi Tim Sekretariat Siak Hijau menjelaskan lahirnya Sekretariat Siak Hijau bertujuan untuk menyusun perencanaan kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi program antar pihak hingga melakukan proses monitoring sebagai realisasi proses pencapaian Siak Hijau secara gotong royong.

Hingga saat ini kolaborasi tersebut sudah berjalan baik, tetapi keterlibatan pihak swasta masih perlu lebih digalakkan, selain potensi pendanaan dan investasi untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas Siak Hijau saat ini dan ke depannya.

Di Kabupaten Kubu Raya, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) menjadi salah satu mitra pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendorong masuknya investasi hijau serta mendukung Kajian Skema Investasi Potensial Model Bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Perhutanan Sosial dan Strategi Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK PPH).