Jebakan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Irwan Fecho Tolak Skema Jaminan APBN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyatakan adanya jaminan APBN yang diminta pihak China dalam skema utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) harus ditolak.

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu meyakini pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat bakal membebani APBN dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit keuangan negara jika terus dilakukan.

"Harus ditolak skema jaminan APBN ini. Sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan kereta cepat," ucap Irwan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/3).

Hal itu disampaikan Irwan menanggapi penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa China menginginkan pemerintah menjamin utang KCJB melalui APBN.

Nah, Irwan justru mendorong pemerintah memperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah.

"Itu akan menjadi solusi, bukan dengan tawaran jaminan APBN yang diutarakan kreditur.  Pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan dan kerugian rakyat dan negara ini," tutur politikus asal Kaltim itu.

Irwan menilai bengkaknya utang kereta cepat Jokowi bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah grusa-grusu.

"Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara," tegasnya.