Jebakan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Irwan Fecho Tolak Skema Jaminan APBN
Wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu mengatakan jebakan utang KCJB ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau feasibility study (FS) yang dilakukan pemerintah.
"Di mana dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yakni 2 persen," ujar Irwan.
Rayuan bunga rendah dari China itu kemudian disambut optimistis oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas.
"Sehingga kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran," kata Irwan.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat.
Luhut menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp 18,2 triliun).
"Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengin lebih rendah lagi, ya, kita lihat lah. Insyaallah akan beres," kata Luhut dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, diberitakan Antara, Senin (10/4) lalu.
Pada saat itu juga diungkap bahwa pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah RI melalui APBN, tetapi Indonesia ingin penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sehingga masih dinegosiasikan.(fat/ant/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menilai jebakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan jaminan APBN seperti diinginkan China harus ditolak.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- NasDem Mau Ajak Jokowi Bergabung? Willy Singgung Kenyamanan Pundak Surya Paloh
- Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Menampung
- Dipecat PDIP, Gibran Merespons
- Respons Gibran Seusai Dipecat PDIP: Kami Menghargai & Menghormati Keputusan Partai
- Daftar 27 Kader yang Dipecat PDIP, Ada Jokowi hingga Effendi Simbolon
- Jokowi & Gibran Baru Dipecat, PDIP Tak Mau Ada Narasi Jahat