Jeblok di Pilkada, Golkar Hanya Punya Opsi: Munas atau Wassalam

jpnn.com - JAKARTA – Konflik internal Partai Golkar belum berakhir.  Satu-satunya opsi yang adil adalah menyelenggarakan munas ulang, setelah Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Sebab, partai beringin sudah harus bersiap menyongsong pilkada 2017.

Hal itu disampaikan Direktur eksekutif Lembaga Survei Indobarometer M Qodari menanggapi peluang Golkar di pilkada berikutnya. Sebab, Golkar boleh dikatakan hancur di pilkada 2015 akibat perpecahan tersebut. ’’Sebab, KPU tidak menerima pencalonan dari salah satu kubu saja,’’ terangnya kemarin.

Dari 264 daerah yang baru saja menggelar pilkada, Golkar mengikutsertakan 136 calon di 134 daerah. Dua daerah memiliki masing-masing dua calon, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, dan Yalimo, Papua. Kedua daerah tersebut merupakan pengecualian karena dua calon itu adalah hasil sengketa pencalonan.

Sedangkan, jumlah paslon pemenang pilkada yang didukung Golkar hanya 54 (selengkapnya lihat data di bawah). Dua daerah masih belum menetapkan pemenang, yakni Kabupaten Yahukimo dan Yalimo di Papua. Itu artinya, Golkar hanya meraih kemenangan 20 persen pada pilkada 2015.

Qodari menuturkan, apabila kondisi semacam ini terus dibiarkan, maka kehancuran Golkar tinggal menunggu waktu. ’’Pilkada 2015 adalah kenyataan pahit dari realita terbelahnya partai Golkar,’’ lanjutnya. Padahal, lanjutnya, golkar meriupakan partai yang kekuatannya bisa dibilang merata.

Secara teori, Golkar seharusnya bisa ikut di semua pilkada. ’’Bukan sekadar ikut, namun biasanya menjadi lokomotif dan menjadi pemain utama dalam pilkada,’’ tutur Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. tidak heran, banyak kepala daerah yang berasal dari Golkar.

Menurut dia, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka Golkar bisa habis. Partai tersebut tidak bisa mengajukan calon secara merata di pilkada 2017 dan 2018. Dampaknya akan sampai ke pemilu 2019, di mana mesin politik Golkar di daerah juga akan melemah seiring menurunnya jumlah kepala daerah.

Pilihan satu-satunya bagi Golkar saat ini adalah melaksanakan musyawarah nasional yang baru. Seandainya hanya menunggu, sebenarnya pada 2019 mendatang pasti aka nada salah satu kubu yang berhak ikut pemilu.