Jelang Demo Buruh 2 Oktober, Bhimma Honorer K2 Merasa Dibuntuti Intel
jpnn.com, JAKARTA - Rencana kedatangan massa honorer K2 ke Jakarta ikut aksi demo 2 Oktober, mendapatkan rintangan dari daerah. Ketua Umum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Edi Kurniadi alias Bhimma mengungkapkan, mereka terhalang dengan masalah perizinan dari masing-masing Polres.
Meski begitu, semangat honorer K2 untuk gabung dalam aksi 2 Oktober tetap membara. "Saya sengaja tidak buat instruksi resmi ke semua anggota AHN untuk turun aksi. Mengingat waktu dan persiapan mereka sangat sempit. Kasihan harus izin sana sini dulu kalau di daerah. Utamanya kasihan masalah dananya," tutur Bhimma kepada JPNN.com, Rabu (2/10).
Rencananya, akan turun 1.000 massa honorer K2 yang terdiri dari Banten 300 orang, DKI Jakarta 300 orang, sisanya Jabar 400 orang. Dia berharap target tersebut bisa tercapai.
"Sejak kemarin teman-teman sudah pesen bus dan sedikit terkendala masalah perizinannya," ucapnya.
Dia mengungkapkan, pergerakan aksi sekarang banyak dipantau intel. Bhimma mengaku sudah dihubungi intel Polda dua kali untuk menanyakan estimasi massa yang akan turun demo hari ini. Ditanya juga dari daerah mana sana.
"Saya bilang hanya perwakilan pengurus pusat. Setelah itu tidak ada lagi yang telepon," ujarnya.
Keikutsertaan AHN dalam demo buruh buruh 2 Oktober hari ini, menurut Bhimma karena merasa senasib sepenanggungan. Kalau melakukan demo sendiri akan banyak biaya yang harus dikeluarkan anggota. Bila berafiliasi dengan KSPI, dananya tidak terlalu banyak.
"Tahu sendiri kan berapa sih uang honorer K2? Ini murni dari kantong honorer K2. Makanya saya bilang yang daerah-daerah tetap beraktivitas seperti biasa. Biar kami yang di pusat ikutan demo karena dari sisi jarak juga dekat," tandasnya.
Semangat honorer K2 untuk gabung dalam aksi demo buruh 2 Oktober tetap membara meski ada hambatan masalah perizinan.
- Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- Buruh Jateng Menuntut UMSP 2025 Segera Ditetapkan
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
- Bukan Bocoran, Materi Soal Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Seperti Ini Dikeluhkan Honorer