Jelang Harga Naik, Konsumsi Melonjak

Pertamina juga telah memerintahkan HISWANA MIGAS (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) untuk mengimplementasikan aturan ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Aturan tersebut seperti pelarangan penjualan melalui jeriken, kecuali kepada masyarakat yang jauh letaknya dari SPBU, itupun dengan syarat adanya surat rekomendasi dari Kepolisian dan atau Pemerintahan Daerah setempat.

Namun, Harun mengakui, implementasi aturan tersebut kerap terkendala terkait dengan risiko yang harus dihadapi oleh operator SPBU yang bersinggungan langsung dengan masyarakat konsumen. "Karena itu, koordinasi dengan Kepolisian sangat diperlukan agar ketentuan tersebut bisa berjalan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, jika konsumsi BBM subsidi terus dalam tren tinggi, maka kuota sebesar 37,5 juta kl yang dipatok dalam APBN 2012 dipastikan bakal jebol. "Kalau kuota BBM subsidi nanti tidak ditambah dan konsumsi masih tetap seperti ini (tinggi, Red), maka jatah BBM subsidi akan habis pada Oktober 2012," ujarnya kepada Jawa Pos.

Untuk itu, lanjut Andy, BPH Migas beserta Kementerian ESDM dan Pertamina akan menggencarkan sosialisasi bahwa BBM subsidi hanya berhak dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak mampu. "Jadi, meski tidak ada aturan pembatasan, kami berharap pemilik mobil pribadi bisa beralih ke BBM nonsubsidi, apalagi jika nanti harga BBM subsidi sudah naik," ujarnya. (owi/kim)