Jelang HUT ke-76 RI, PDIP Gelar Webinar Indonesia 2045
“Kita harus jujur kepada bangsa dan negara ini untuk kemajuan bangsa, bukan untuk diri sendiri. Ini telah diteladani oleh para founding fathers seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang memiliki mentalitas jujur dalam membangun bangsa dan negara,” kata Yahya.
Sementara itu, Budiman Sudjatmiko dalam paparan materinya menjelaskan, dalam perkembangan inovasi dan teknologi 2045, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak hanya mengubah satu aspek, tetapi mampu mengubah seluruh aspek kehidupan umat manusia secara global melalui teknologi big data.
“Harus ada rekayasa atomik, rekayasa persepsi dan rekayasa biologi,” ungkap Budiman.
Dia mengatakan rekayasa atomik berdampak pada populasi mesin meningkat dan menjadikan manusia memiliki waktu luang lebih fokus berinteraksi dengan ide dan empati.
Kemudian rekayasa persepsi berimbas pada pola interaksi manusia yang semakin terkendali dan seragam. Hal ini meningkatkan kecerdasan kolektif menjaga eksistensi individu.
“Sementara rekayasa biologi berdampak pada adanya potensi penyakit dan wabah baru, akan tetapi hal ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengendalikan diri dalam mengelola kesehatan secara kolektif dan efektif,” jelas Budiman.
Inisiator Gerakan Inovator 4.0 itu menilai, linimasa perkembangan teknologi dan dampak sosial budaya pada 2025-2045 adalah bahwa manusia akan menaklukkan waktu dan ruang.
“Ketika semua terkoneksi dengan data (singularitas data) maka semua akan menuju penyeragaman. Pluralitas dan kebhinekaan semakin ditegakkan,” ungkap Budiman.
Balitpus PDI Perjuangan menggelar Webinar bertema ‘Indonesia 2045: Tantangan dan Kesiapan Pencapaian’ pada Sabtu (14/8).
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral